Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ditandai dengan upaya ambisius dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas nasional. Namun di tengah harapan tersebut, gelombang ketidakpuasan mulai tanpak melalui beragam aksi protes. Demonstrasi yang menggema menunjukkan kereasahan publik terhadap kebijakan ekonomi, ketimpangan politik, dan kurangnya sensitivitas pemerintah terhadap suara maupun aspirasi rakyat.
Berbagai topik yang memanas, dari kebijakan efisiensi anggaran, gaji dan tunjangan DPR yang jauh lebih besar dibandingkan dengan UMR di berbagai daerah, serta luapan kemarahan dan kritik masyarakat melalui simbolisme bendera ‘One Piece’, menjadi sorotan karena mencerminkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Apakah kepemimpinan bersandar pada legimitasi rakyat atau terasa semakin jauh? Isu ini merupakan sinyal bahwa suara rakyat belum sepenuhnya didengar dan tuntutan akan perubahan menjadi semakin mendesak.
Beberapa Demo Selama Presiden Prabowo Menjabat
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menghadapi serangkaian gejolak sosial yang terwujud melalui demonstrasi di berbagai kota Indonesia. Aksi-aksi tersebut bukan sekadar kumpul massa, tetapi menjadi potret keresahan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan harapan rakyat.
Gelombang pertama terjadi hanya beberapa hari setelah pelantikan. Pada 24 Oktober 2024, sekitar tiga ribu buruh turun ke jalan di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menuntut kenaikan upah dan menolak Omnibus Law, terutama klaster ketenagakerjaan yang dianggap merugikan pekerja. Serikat buruh menggelar aksi serentak di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota. Bahkan, ancaman mogok nasional sempat dilontarkan, menjadi sinyal kuat bahwa kelas pekerja tidak segan untuk melawan jika kebijakan pemerintah dirasa menekan hak mereka.
Pada Februari 2025, keresahan semakin meruncing, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus bersatu dalam aksi “Indonesia Gelap”. Aksi ini lahir sebagai reaksi atas kebijakan pemangkasan anggaran sejumlah sektor vital dalam mendanai program makan gratis dan belanja prioritas lainnya. Demonstrasi berlangsung di Jakarta, Yogyakarta, Medan, Surabaya, hingga Semarang, yang menjadikannya salah satu aksi mahasiswa terbesar di awal pemerintahan Presiden Prabowo. Tidak hanya turun ke jalan, para mahasiswa dan masyarakat lainnya turut berpartisipasi melalui media sosial. Mereka aktif dalam membagikan aspirasi, kritikan, hingga karya, menggunakan tagar #IndonesiaGelap. Namun tidak lama setelah itu, pada Maret 2025, masyarakat dikejutkan oleh aksi tiga aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kemanan menduduki ruang Panitia Kerja membahas revisi RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Masyarakat menolak aturan baru yang memberi ruang bagi militer menduduki jabatan sipil, kebijakan yang dinilai mundur jauh dari semangat reformasi 1998.
Puncak eskalasi terjadi pada Agustus 2025. Berawal dari Pati, Jawa Tengah, ribuan warga memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%. Aksi ini kemudian merembet ke Medan, di mana mahasiswa, buruh, dan pengemudi ojek online bersatu menggelar unjuk rasa besar-besaran. Pemicu utamanya adalah isu tunjangan mewah bagi anggota DPR, termasuk PBB bulanan hingga puluhan juta rupiah, di saat rakyat diminta berhemat dan menghadapi tekanan ekonomi. Bentrokan di Jakarta berujung tragis: seorang pengemudi ojek online meninggal setelah tertindas kendaraan taktis Brimob. Peristiwa ini menjadi simbol ketidakadilan yang menyulut amarah publik.
313 Hari: Kamis, 28 Agustus 2025, Simbol Pembaruan bagi Indonesia
Kamis, 28 Agustus 2025 menjadi hari puncak bagi masyarakat Indonesia terhadap berbagai polemik yang tak pernah diselesaikan pemerintah. Bagaikan bom waktu, ribuan masyarakat yang diisi oleh kalangan mahasiswa, pekerja, hingga pelajar memenuhi kawasan Senayan– menuntut orang-orang di dalamnya untuk kembali ke jalan layaknya masa kampanye dan mendengar suara rakyat. Sampai pada detik ini, pernyataan klarifikasi mereka yang dapat diakses masyarakat disampaikan dengan begitu nyaman dan penuh persiapan dalam ruangan nyaman bertempat duduk mewah. Jelas terlihat terdapat jarak yang begitu jauh antara rakyat yang ingin didengar dengan pejabat yang harus mendengar.
Mengutip detiknews, demo 28 Agustus 2025 memuat beberapa tuntutan:
- Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
- Stop PHK : Bentuk Satgas PHK
- Reformasi Pajak Perburuhan : Naikan PTKP menjadi Rp. 7.500.000,- / bulan, Hapus Pajak Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.
- Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
- Sahkan RUU Perampasan Aset : Berantas Korupsi
- Revisi RUU Pemilu : Redesain Sistem Pemilu 2029.
Aksi ini pada dasarnya melihat respon para pejabat publik yang dianggap tidak mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan rasa aman melalui pernyataan-pernyataan nirempati yang disampaikan. Bagaimana tidak, saat demonstrasi berlangsung di depan Gedung DPR, muncul kabar bahwa mereka yang bekerja disana dimandatkan untuk melakukan WFH (Work From Home). Mirisnya, Menteri ESDM Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia tidak mengetahui sama sekali akan demo yang sedang berlangsung dengan alasan banyaknya pertemuan rapat yang harus dihadiri. Pernyataan Bahlil kembali memicu amarah masyarakat, menguatkan framing pejabat yang diberikan; nirempati dan ketidakbecusan berkomunikasi dengan rakyat.
1001 Pernyataan Pejabat Publik Republik Indonesia
Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini menimbulkan kontroversi dan kekecewaan di kalangan masyarakat. Di tengah kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi banyak rakyat Indonesia, beberapa pernyataan anggota DPR terkesan tidak memahami realitas yang dialami sebagian besar rakyat.
“Ayo, jadilah pengusaha!” – Rahayu Saraswati
Rahayu Saraswati, anggota DPR dari Partai NasDem, mengajak anak muda Indonesia untuk menjadi pengusaha daripada mengeluhkan minimnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, generasi muda harus berani berinovasi dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Namun, ajakan ini dinilai tidak realistis oleh banyak pihak. Mengingat kondisi ekonomi yang serba sulit, terutama bagi mereka yang baru saja menempuh pendidikan, tidak mudah untuk langsung beralih menjadi pengusaha. Kendala seperti keterbatasan modal, pengetahuan bisnis, dan akses pasar yang terbatas menjadi hambatan utama. Bagi banyak anak muda, bekerja di perusahaan besar atau instansi pemerintah sering kali menjadi pilihan yang lebih aman dan stabil. Mengajak mereka untuk beralih ke dunia wirausaha tanpa memberikan solusi konkret atas kendala yang ada hanya akan memperburuk perasaan kecewa yang sudah ada di masyarakat.
“Orang yang bilang bubarin DPR itu orang tolol sedunia!” – Ahmad Sahroni
Pernyataan Ahmad Sahroni, anggota DPR dari Partai NasDem, yang menyebut orang yang ingin membubarkan DPR sebagai “tolol sedunia” memicu kekecewaan luas. Meskipun ia menyatakan bahwa tidak semua orang pintar dan tidak semua orang bodoh, cara ia merendahkan pandangan orang lain justru menunjukkan ketidakmampuan untuk mendengarkan keluhan rakyat yang merasa bahwa DPR tidak lagi relevan dengan kebutuhan mereka. Sebagai wakil rakyat, seharusnya anggota DPR lebih empatik dan membuka ruang untuk dialog, bukannya menyudutkan pihak yang berbeda pendapat. Sikap seperti ini hanya mencerminkan ketidakpahaman terhadap keresahan masyarakat.
“Anggota dewan banyak yang ngontrak di dekat Senayan” – Nafa Urbach
Pernyataan Nafa Urbach yang mengungkapkan bahwa banyak anggota DPR yang menyewa rumah di sekitar Senayan demi memudahkan pekerjaan mereka juga menambah ketidakpuasan publik. Bagi banyak rakyat yang sedang berjuang dengan kesulitan ekonomi, mengetahui bahwa anggota DPR menghabiskan uang untuk menyewa rumah di kawasan elit terasa sangat jauh dari kenyataan yang mereka hadapi. Sementara sebagian besar rakyat terperangkap dalam kemiskinan dan kesulitan hidup, anggota DPR justru terkesan menikmati kenyamanan yang tidak sesuai dengan situasi yang ada di lapangan.
Kekecewaan yang Meningkat
Kekecewaan yang dirasakan oleh banyak rakyat Indonesia semakin mendalam. Pernyataan-pernyataan ini hanya semakin memperlihatkan kesenjangan antara anggota DPR dan masyarakat yang mereka wakili. Ketidakpahaman terhadap tantangan yang dihadapi rakyat menunjukkan bahwa banyak anggota dewan terlalu terpisah dari kenyataan yang dialami masyarakat. Banyak rakyat merasa bahwa suara mereka tidak didengar, sementara keputusan-keputusan DPR sering kali jauh dari harapan. Saat ini, apa yang dibutuhkan adalah empati, tindakan nyata, dan rasa tanggung jawab terhadap kondisi sosial yang semakin memprihatinkan.
Ketidakpuasan terhadap kinerja DPR memunculkan wacana pembubaran lembaga legislatif ini. Masyarakat yang kecewa dengan kinerja DPR sering kali mempertanyakan relevansi keberadaan lembaga ini dalam pengambilan keputusan yang tidak lagi mencerminkan kebutuhan mereka. Meski begitu, pembubaran DPR bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan. Ada mekanisme hukum yang jelas yang mengatur pembubaran DPR, dan berikut adalah beberapa mekanismenya.
Mekanisme Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintahan. Sebagai lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat, DPR memiliki masa jabatan lima tahun. Namun, dalam kondisi tertentu, DPR dapat dibubarkan sebelum masa jabatannya berakhir. Pembubaran DPR diatur dalam konstitusi Indonesia, dengan beberapa mekanisme yang dapat menyebabkan pembubarannya:
- Pemilu Sebagai Proses Pembubaran Reguler
Pembubaran DPR yang paling umum terjadi adalah ketika masa jabatan anggota DPR berakhir, yaitu setiap lima tahun sekali. Pemilu diadakan untuk memilih anggota DPR yang baru, yang otomatis membubarkan DPR yang lama. Proses ini merupakan bagian dari siklus pemerintahan yang demokratis, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka. - Pemberhentian oleh Presiden Berdasarkan Usul MPR
Menurut Pasal 7A UUD 1945, DPR dapat dibubarkan oleh Presiden jika ada usul dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terutama dalam situasi krisis konstitusional yang mengganggu kestabilan negara. Namun, pembubaran ini memerlukan persetujuan MPR dan harus melalui pertimbangan yang matang untuk memastikan keputusan tersebut sah secara konstitusional. - Mosi Tidak Percaya terhadap Pemerintah
Mosi tidak percaya terhadap Presiden atau pemerintah bisa mengarah pada pembubaran DPR. Jika DPR mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah, situasi politik dapat memicu pembubaran DPR, terutama jika perubahan pemerintahan total diperlukan. Mosi ini biasanya membutuhkan dukungan luas dari anggota DPR. - Keputusan MPR
DPR juga bisa dibubarkan melalui keputusan MPR dalam situasi-situasi darurat atau perubahan besar yang memengaruhi pemerintahan. Keputusan MPR ini memerlukan persetujuan yang melibatkan berbagai pihak dan harus mempertimbangkan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang ada.
Pembubaran DPR di Indonesia harus melalui mekanisme yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip demokrasi yang ada. Meski kecil kemungkinannya, pembubaran DPR tetap mungkin terjadi dalam kondisi tertentu. Namun, sebagai rakyat, kita harus tetap menyuarakan ketidakpuasan dengan cara yang sah dan sesuai.
Akhir Kata
Dalam setiap gelombang protes, satu benang merah bisa ditarik: demo tidak semata menjadi bentuk penolakan, kecewa adalah perasaan yang mewakili banyak rakyat Indonesia yang merasa tidak didengar oleh wakil-wakil mereka di DPR. Saat ini, lebih dari sekadar pernyataan semata, yang dibutuhkan adalah empati dan tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan yang ada. Jika tidak ada perubahan, pembubaran DPR mungkin akan tetap menjadi topik perbincangan yang terus berlanjut. Bahkan simbol budaya pop, seperti bendera bajak laut dari manga One Piece, ikut hadir dalam aksi massa.
Gelombang demonstrasi di era awal pemerintahan Presiden Prabowo mencerminkan tantangan besar yang harus dijawab pemerintah. Rakyat tidak lagi diam, media sosial memperkuat resonansi suara, dan setiap kebijakan yang dinilai tidak adil langsung mendapat sorotan publik. Lebih dari sekadar penolakan, protes-protes ini adalah peringatan: pemerintah harus belajar mendengar, karena jalanan kini telah menjadi ruang refleksi yang paling lantang bagi demokrasi Indonesia. Satu hal yang pasti, rakyat harus terus menyuarakan hak-haknya dengan cara yang benar dengan cara melawan!
Referensi
Detik.com. (2025). Demo buruh terpusat di DPR, sampaikan 6 tuntutan utama. Detik.com. Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-8083732/terpusat-di-dpr-demo-buruh-sampaikan-6-tuntutan-utama
Peoples Dispatch. (2025, May 20). Workers on the move in Indonesia. Peoples Dispatch. Diakses dari https://peoplesdispatch.org/2025/05/20/workers-on-the-move-in-indonesia/
FULCRUM. (2025, May 28). Will contradictions within the Indonesian labour movement sharpen? FULCRUM. Diakses dari https://fulcrum.sg/will-contradictions-within-the-indonesian-labour-movement-sharpen/
Wikipedia. (2025). 2025 Pati demonstrations. Wikipedia. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Pati_demonstrations
South China Morning Post. (2025, August 20). In Indonesia, property tax protests test Prabowo’s austerity drive. SCMP. Diakses dari https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3322534/indonesia-property-tax-protests-test-prabowos-austerity-drive
Asia-Pacific Solidarity Network. (2025, August 20). Pati’s popular uprising: An explainer. Asia-Pacific Solidarity Network. Diakses dari https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-08-20/patis-popular-uprising-explainer.html
The Guardian. (2025, August 26). Protests erupt in Indonesia over privileges for parliament members and ‘corrupt elites’. The Guardian. Diakses dari https://www.theguardian.com/world/2025/aug/26/indonesia-protests-austerity-parliament-member-privileges
AP News. (2025). Clashes erupt in Jakarta and Medan amid protests over lavish DPR allowances. AP News. Diakses dari https://apnews.com/article/49e31c7074aab8375aec06143f6b2edc
Reuters. (2025, August 29). Indonesian students vow more protests after one killed in Jakarta demonstration. Reuters. Diakses dari https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-students-vow-more-protests-after-one-killed-jakarta-demonstration-2025-08-29/
